David Ganda Silalahi

let's our freedom's to be free

MENEROPONG COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM UNDANG UNDANG MINERBA

Author: David Ganda Silalahi

Keberadaan Undang Undang Minerba sebagai pengganti Undang-undang No 11 tahun 1967 memunculkan berbagai kontraversi. Kontraversi ini muncul baik dari kalangan akademisi maupun pratisi. Menilik dari sisi pelaksanaan community development, terdapat beberapa pasal terkait yang bagi para perumus diyakini dapat “memantik” kalangan usaha ataupun korporasi untuk dapat lebih memerhatikan lingkungan sosialnya. Pasal-pasal yang bersinggungan dengan implementasi community development adalah:

·BAB I

28. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya

·Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

a.Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik

b.Mengelola keuangan sesuaidengan system akuntasi Indonesia

c.Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral/batubara

d.Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

e.Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan

·Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

·Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha local yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

·Pasal 108

(1)Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

(2)Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

PENGERTIAN DAN PEMAKNAAN

Menilik dari aspek pengertian dan pemaknaan community development, pemahaman yang di anut pada undang-undang ini dinilai kurang komperhensif. Terdapat kesan bahwa pemaknaan yang terdapat dalam undang-undang ini, pengembangan masyarakat menjadi tanggung jawab dunia usaha/korporasi yang seyogyanya merupakan tanggung jawab bersama dimana pemerintahlah yang seharusnya memiliki peran terbesar. Selain hal tersebut diatas, pengembangan masyarakat dimaknai sebagai suatu usaha yang bersifat untuk meningkatkan taraf hidup saja, padahal makna dan pengertiannya jauh lebih luas dan komperhensif seperti merupakan sebuah proses social, kemandirian, partisipatif, berbasiskan pada sumberdaya local dan lain sebagainya.

Secara konseptual, community development dimaknai sebagai suatu proses social yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas melalui pemanfaatan sumberdaya local dengan tanpa merubah keutuhan komuniti dimana berbasiskan pada kemandirian yang menjadi tanggung jawab semua stakeholders.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang optimal bagi kemajuan nasional. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan yang terjadi sebagai hasil sinergi potensi internal yaitu masyarakat sendiri dan faktor eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah.

Christenson dan Robinson merumuskan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka. Dalam rumusan ini terlihat kesan bahwa dalam pengembangan masyarakat bukanlah hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung.

RELEVANSI

Terdapat berbagai ketumpangtindihan yang terjadi, baik dengan perundang-undangan terkain lainnya maupun antara pasal yang satu dengan lainnya. Ketumpangtindihan dengan peraturan lainnya antara lain adalah UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perundang-undangan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggungjawab keberadaan dunia usaha/korporasi.

Melihat kondisi ini, beban dunia usaha/korporasi akan semakin bertambah, dimana terdapat berbagai macam pasal yang mewajibkan untuk mengalokasikan dana pada suatu kegiatan yang seyogyanya sejenis dan sama. Belum lagi dengan berbagai ketentuan-ketentuan lainnya. Sangat ironis melihat kekacauan perundang-undangan yang mengatur bangsa ini.

Selain antar perundang-undangan, terdapat ketumpangtindihan antar pasal dalam UU Minerba ini. Terdapat kesamaan tujuan dalam Pasal 95, Pasal 106 dan Pasal 107 yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Upaya-upaya pelibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal adalah juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Penting juga kiranya untuk memberikan beneficiary bagi dunia usaha/korporasi yang telah ataupun akan melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Beneficiary ini, dapat di aplikasikan kedalam berbagai model. dan yang terpenting adalah bagaimana agar pihak dunia usaha/korporasi mendapatkan apresiasi atas usaha mereka dalam mengembangkan masyarakat.

3 comments on “MENEROPONG COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM UNDANG UNDANG MINERBA

  1. tijok
    Januari 8, 2009

    Good article vid !!! keep trying to do the best and exercise your mind…..

    regards

  2. chairul S Manomang
    Maret 1, 2011

    bicara soal pemberdayaan yg terdapat dalam undang-undang Minerba, penanaman modal dan perseroan terbatas , saya pikir disatukan saja, dlm bentuk nominal atau presentase, misalnya pengusaha wajib mengeluarkan dana 5 persen dari keuntungan bersihnya untuk proses pemberdayaan dan diberikan kepada pemerintah setempat, jadi kalau terdapat masaalah antara pengusaha dan masyarakat , pemerintahlah yg berkewajiban menaggulanginya, bukan lagi pengusaha yg berhadapan langsung dengan masyarakat, krn smua ijin dikeluarkan oleh pemerintah , kalau pengusaha tdk mau <ya dicabut aja IUP nya berikan kepada yg mampu, karena yg namanya usaha pertambangan pasti modl besar, bukan tambang sagu atau tahu tempe

    • david ganda silalahi
      Oktober 24, 2011

      Benar skali mas… Saya juga setuju.. Ini yang harus lebih diperhatikan pembuat kebijakan, harus disadari dan di fahami betul dampak dari kebijakan yang dibuat. Saat ini yang terjadi adalah banyaknya tumpang tindih kebijakan yang memang satu dengan yang lain saling tarik menarik keoentingan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 7, 2009 by in Opini and tagged , , , .
%d blogger menyukai ini: