David Ganda Silalahi

let's our freedom's to be free

Kejujuran Program Pengentasan Kemiskinan

Oleh : David G Silalahi

I Mengapa Pengentasan Kemiskinan Dibutuhkan?

Kemiskinan telah menjadi salah satu persoalan bangsa Indonesia yang sangat krusial, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini merupakan suatu fenomena yang sangat ironis karena pada kenyataannya bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks seperti minimnya kualitas dan produktivitas masyarakat, bahkan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada dasarnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga harus dapat memastikan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Upaya ini dapat diaplikasikan melalui suatu program penanggulangan kemiskinan yang berparadigma pada partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program sebaiknya dilakukan sebagai suatu upaya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, melalui penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur di pedesaan dan lingkungan daerah kumuh di perkotaan.

Lalu, apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk merealisasikan program tersebut? Saat ini pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, yakni:

  1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
  2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
  3. Program Kredit Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (KP-TTG- Taskin)
  4. Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
  5. Program Kredit Usaha Tani (KUT)
  6. Pogram Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
  7. Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPK-Beras)
  8. Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)
  9. Program Beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (JPS-Bidang Pendidikan)
  10. Program JPS-Bidang Kesehatan
  11. Program Padat Karya Perkotaan (PKP)
  12. Program Prakarsa Khusus Penganggur Perempuan (PKPP)
  13. Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPM-Prasarana Subsidi BBM)
  14. Program Dana Bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecill dan Menengah
  15. Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak

Pendekatan pengelolaan program-program tersebut masih bersifat sentralistik, karena pemerintah daerah dilibatkan hanya pada tahap pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan rendahnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal mekanisme pelaksanaan program.

Menyadari fenomena kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat (tingginya angka kemiskinan dan pengangguran), maka pemerintah merancang suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui pelaksanaan program ini, permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat diatasi sehingga dapat mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang merata dan menyeluruh.

II Apa itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?

Program nasional pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang secara mendasar dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Program ini merupakan perluasan dan integrasi dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasiskan pada partisipasi masyarakat di desa dan perkotaan. Terdapat berbagai alasan yang menjadi dasar pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini, antara lain adalah:

· Pertama, program ini menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (mengatasi masalah pengangguran) dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan). Dari karakteristik program, kegiatan yang dipilih oleh penduduk di desa atau kecamatan yang terpilih umumnya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan akan memberikan efek ganda yang lebih besar dengan menurunkan biaya transaksi dan pemasaran sehingga memungkinkan kesempatan berusaha yang lebih luas dan penurunan biaya hidup.

· Alasan kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Sebagai contoh, penghematan dari program-program ini mencapai rata-rata 56%. Artinya jika suatu proyek yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% dibandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah.

· Alasan ketiga adalah dampak positif eksternalitas (dampak kepada pihak luar) program ini relatif besar. Misalnya dari hasil evaluasi secara independen, karena program ini open menu (memiliki kebebasan memilih) yang benar-benar dipilih dan dilaksanakan olehmasyarakat, sehingga program ini merupakan salah satu implementasi langsung proses perencanaan bottom-up. Adanya transparansi dan pelibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan akan menumbuhkan modal sosial, mengurangi konflik-konflik yang terjadi di akar rumput dan sekaligus merupakan modal baru bagi terciptanya integrasi bangsa.

Program ini telah dijadikan salah satu model penanggulangan kemiskinan, Tidak kurang dari 30 negara termasuk Cina telah mengunjungi dan mengaplikasikan program serupa dengan menggunakan PPK dan P2KP sebagai model dengan fokus sasaran pada masyarakat miskin dan pengangguran yang terdapat di pedesaan maupun perkotaan.

III Sistem Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan integrasi dari program pemerintah yang sudah ada, yaitu Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Organisasi pelaksanaan program ini berada dibawah Departemen Dalam Negeri sebagai executing agency untuk program perberdayaan di daerah pedesaan dan Departemen PU untuk daerah perkotaan. Sementara itu dalam kerangka pengendaliannya terdapat Tim Pengendalian Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diketuai oleh Menko Kesra dan Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua.

Sistem yang digunakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini menekankan pada peningkatan sistem partisipasi keluarga miskin termasuk kaum perempuan dalam perencanaan hingga implementasinya. Sistem pelaksanaan program ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu maksimalisasi pertisipasi masyarakat, transparansi, open menu (masyarakat bebas memilih program dari program yang disediakan), kompetisi sehat untuk memperoleh dana pembiayaan, pendampingan oleh fasilitator, kesetaraan dan keadilan gender, keberlanjutan, desentralisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa, serta kesederhanaan dalam implementasinya. Adapun kerangka perluasan program rencana akan dilakukan secara bertahap yang diawali dengan kegiatan capacity building tenaga pendamping, dimana nantinya tenaga pendamping ini diharapkan dapat menjadi kader pembangunan yang handal dan dedikatif.

IV Capaian dan Rencana Program PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat saat ini sudah mulai dilaksanakan. Capaian dan rencana yang diperoleh saat ini adalah sebagai berikut :

a. Capaian :

Sampai saat ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat telah mencakup 39.282 desa/kelurahan dari 69.929 desa/kelurahan di Indonesia, yang meliputi 2600 kecamatan, atau 46% dari 5.623 kecamatan yang ada di seluruh tanah air. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pengannguran di Indonesia.

b. Rencana

  • Tahun 2007 : Diintegrasikan 2 (dua) program pengembangan masyarakat yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Direncanakan pada tahun 2007 ini akan mencakup 21,92 juta orang atau 5,46 juta KK miskin di perdesaan dan 10 juta orang atau 2,5 juta KK miskin di perkotaan. Dari aspek lapangan pekerjaan, diharapkan dapat diciptakan lapangan kerja baru sekitar 12,5-14.4 juta orang dengan patokan berdasarkan pengalaman yang lalu, pada setiap desa akan tercipta 250 lapangan kerja/tahun. Adapun jumlah kecamatan mencakup 2000 kecamatan, mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa.
  • Tahun 2008 : PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian misalnya variasi dalam pagu dana proyek yang terkait dengan kebutuhan dan kinerja sebelumnya. Pada tahun 2008 program ini direncanakan dapat mencakup 3.800 kecamatan.
  • Tahun 2009 : Secara kumulatif, diharapkan seluruh kecamatan di Indonesia dapat memperoleh PNPM ini yaitu sekitar 5.623 kecamatan.

V Bagaimana Proses Pendanaan PNPM ?

Sumber pendanaan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini berasal dari dana pemerintah. Pendanaan pada program ini diperoleh melalui anggaran penanggulangan kemiskinan. Untuk tahun 2005, anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp22 triliun, tahun 2006 sebesar Rp42 triliun dan tahun 2007 direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp51 triliun yang akan disebar melalui 19 departemen. Dari anggaran dana tahun 2007, akan dialokasikan sebesar Rp14,4 triliun untuk pelaksanaan program PPK dan P2KP. Kedua program tersebut rencananya akan diperpanjang hingga tahun 2009 untuk PPK dan tahun 2015 untuk P2KP, dengan asumsi dapat menyerap 6 juta pengangguran.

VI Penutup

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu syarat dan bagian penting dari pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Jadi meskipun selama ini telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang gagal mencapai target. Berdasarkan model pelaksanaan program, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini merupakan program yang berbasiskan pada partisipatif dan berlandaskan pada prinsip bottom-up, hanya saja yang menjadi permasalahan selanjutnya, apakah aplikasi dari program ini dapat berkelanjutan? Ini lah yang menjadi tantangan ke depan, bagaimana agar program ini dapat sustainable sehingga mampu memberikan suatu manfaat langsung yang signifikan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

VI Sumber

http://www.indonesia-ottawa.org

http://www.tkpkri.org.id

http://www.menkokesra.go.id

http://www.mediaindonesia.co.id

Hendriwan, “Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi”

http://rudyct.topcities.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Desember 3, 2008 by in Opini and tagged , , .

Navigasi

%d blogger menyukai ini: